Gubernur Lemhannas: Usulan Prabowo untuk Rusia-Ukraina Menekankan Solusi Damai

Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto mengatakan usulan yang dipaparkan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di IISS Shangri-La Dialogue 2023 di Singapura soal Rusia dan Ukraina menekankan solusi damai dari kekerasan senjata yang terjadi saat ini.

Ia mengatakan di sesi itu Prabowo menekankan bentuk kolaborasi global, bentuk kepemimpinan bersama, yang lebih mengedepankan dialog, kerja sama, dan multilateralism.

Baca juga: Koramil 0622-13/Jampangkulon Ingatkan Warga Masyarakat Jangan Anggap Sepele Omicron

“Pak Prabowo menawarkan proposal damai untuk Ukraina yang betul-betul menekankan agar kita segera mencari solusi untuk menghentikan kekerasan bersenjata dan melibatkan PBB dalam mencari solusi-solusi damai segera antara Rusia dan Ukraina, ” kata Andi di sela IISS Shangri-La Dialogue.

Ia menjelaskan bahwa Prabowo juga secara umum menyerukan agar Shangri-La Dialogue ke 20 tahun 2023 ini mengeluarkan deklarasi yang konkret baik untuk meredam ketegangan yang terjadi di Indo Pasifik, juga untuk mencari solusi damai bagi perang yang terjadi di Ukraina.

Baca juga: Diduga Ada Pungli Dan Rusaknya Lingkungan, Kang Dedi Mulyadi Komisi IV DPR RI Turun Kelapangan

Sebelumnya, Prabowo memaparkan beberapa usulan untuk resolusi konflik Rusia dan Ukraina.

Pertama, gencatan senjata. Dalam hal ini penghentian permusuhan di tempat pada posisi saat ini dari kedua pihak yang tengah berkonflik. 

Baca juga: Polsek dan Puskesmas Nagrak Kolaborasi Gencarkan Vaksinasi Umum dan Anak

Kedua, saling mundur masing-masing 15 kilometer ke baris baru (belakang) dari posisi depan masing-masing negara saat ini.

Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Ia menyarankan PBB diterjunkan di sepanjang zona demiliterisasi baru kedua negara itu.

Baca juga: Maraknya Truk Angkut Kayu Loq Di Katingan Lintasi Jalan Negara, Pemerintah Tutup Mata

Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB itu harus terdiri dari kontingen dari negara-negara yang disepakati oleh baik Ukraina dan Rusia. 

Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk dari berbagai wilayah sengketa.

Baca juga: Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI kunjungi Polres Sukabumi